Vietnam sedang merancang kerangka regulasi baru yang akan memperlakukan perdagangan kripto mirip dengan transaksi saham tradisional. Kementerian Keuangan mengusulkan pajak penghasilan sebesar 0,1% pada setiap transfer aset digital melalui platform berlisensi. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan membawa aktivitas kripto ke dalam pengawasan resmi. Negara ini dikenal memiliki tingkat adopsi kripto yang tinggi, namun regulasi masih terus dikembangkan.
Dalam rancangan tersebut, aset kripto akan dikategorikan sebagai instrumen investasi digital resmi. Transaksi direncanakan bebas dari pajak pertambahan nilai untuk menghindari pajak ganda. Namun, pajak berbasis nilai transaksi tetap berlaku meskipun investor mengalami kerugian. Hal ini dapat memengaruhi strategi trader yang aktif melakukan jual beli jangka pendek.
Perusahaan yang terlibat dalam sektor kripto akan menghadapi aturan pajak yang lebih ketat. Keuntungan dari transfer aset digital akan dikenakan pajak perusahaan sebesar 20% setelah dikurangi biaya operasional. Pendekatan ini menyelaraskan industri kripto dengan standar bisnis tradisional. Perusahaan harus menjaga pembukuan yang akurat agar tetap patuh pada regulasi.
Selain itu, pemerintah menetapkan persyaratan modal yang tinggi bagi bursa kripto yang ingin beroperasi secara legal. Investor asing diperbolehkan berpartisipasi, tetapi kepemilikan saham dibatasi hingga 49%. Dengan aturan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem kripto yang lebih aman dan stabil bagi investor domestik maupun internasional.